MEDAN - Ribuan Mahasiswa yang terdiri dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa didepan Gedung DPRD Sumut, jalan Imam Bonjol No. 5 Medan, Jumat (9/10/2020).
Mereka adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Aliansi Mahasiswa Triguna Darma.
Sebelum beraksi, gabungan mahasiswa ini melalui Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyerahkan setangkai Bunga kepada aparat Keamanan yang diterima langsung Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko sebagai bentuk tanda Perdamaian dalam aksi mereka.
Ribuan mahasiswa ini menuntut Undang-undang Cipta Kerja dibatalkan. Karna dinilai tidak berpihak kepada buruh.
Dalam pernyataan sikap mereka yang di sampaikan Koordinator Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut meminta Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang pencabutan atau pembatalan UU Cipta Kerja.
Permintaan ini disampaikan oleh Ketua PMII Sumut, Azlansyah Hasibuan, saat memimpin ribuan mahasiswa yang berunjukrasa menolak UU Cipta Kerja.
PMII Sumut, kata Azlansyah, juga meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk berbicara langsung kepada presiden Jokowi agar membatalkan UU itu.
"Bersama PMII Pusat, kami akan turut melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Cipta Kerja," ujar Azlansyah.
Kemudian, kata Azlansyah, meminta Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani UU Cipta Kerja itu. Walau UU itu akan tetap sah bila tidak ditandatangani Presiden Jokowi, Azlansyah melihat jauh lebih baik jika hal ini terjadi.
"Meski secara otomatis tetap akan jadi UU bila tidak ditandatangani oleh Presiden Jokowi, tetapi biarkanlah UU Cipta kerja menjadi UU yang tidak ditandatangani oleh Presiden Jokowi," kata Azlansyah saat berorasi.
Orasi yang sama juga disampaikan Orator Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gito Pardede. Katanya, kami sampaikan MOSI tidak percaya terhadap DPR yang kini tidak Pro rakyat.
"Kami mendorong Gubernur, Wali Kota, dan seluruh kepala daerah provinsi Sumatera Utara untuk menyurati Presiden Joko Widodo membatalkan RUU Omnibus Law," terang Gito dihadapan ribuan mahasiswa yang sama-sama ikut berorasi.
Selanjutnya, sambung Gito, Kami mengecam tindakan represif aparat terhadap reaksi dari masyarakat atau mahasiswa dalam penolakkan UU Omnibus Law.
"Kami meminta agar Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Perppu," pungkas Gito Pardede.
Sementara, dalam aksi ribuan mahasiswa ini, mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani bersama Parlaungan Simangunsong, dari Fraksi Demokrat dan Faisal dari fraksi PAN.
Rahmansyah Sibarani dalam penyampaiannya, mengatakan terimakasih kepada Mahasiswa yang telah berpartisipasi untuk negri ini. Dimana, Rahmansyah menilai Mahasiswa ini besar rasa Pedulinya terhadap Masyarakat Buruh.
"Terima kasih teman-teman Mahasiswa, aspirasi teman-teman mahasiswa akan kami sampaikan ke DPR RI. Kami akan mengirimkan tuntutan teman-teman, karna kami juga tidak punya wewenang disitu kecuali Perda," ucap Rahmansyah Sibarani, Wakil Ketua DPRD Sumut itu usai menanggapi massa tersebut.
Pantauan suaraindonesia.co.id, ribuan mahasiswa ini dalam aksinya aman dan tertib walau diakhir aksi mereka sempatkan bakar Ban. Namun, setelah selesai mereka langsung bubar pulang dengan tertib.
Reporter : Sadar Lai
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi